blog saya

Kamis, 24 Maret 2011

sejarah ternate

Jejak sejarah dari web kota ternate
“Segera ke timur nusantara dan temukan ternate kepulauan rempah-rempah” (Alfonso Albuquerque, penjelajah Portugis)
Sebuah pesan pendek ditintahkan penjelajah Eropa yang juga menjadi tentara portugis yang paling masyhur yaitu Alfonso de Albuquerque (1453-1515). Usai menaklukan malaka dan tiba di Gowa, pria yang juga disapa Alfonso the Great ini memerintahkan bawahannya si penakluk de Abrea dan Fransisco serrau untuk segera menemukan ternate sebagai pulau rempah-rempah yang kaya. Ini adalah abad ke -16, sebuah masa di mana ternate terus memancarkan pesona bagi berbagai bangsa eropa dan membangkitkann hasrat akan kolonialisme dan pencaplokan wilayah.
Alfonso dikenal sebagai pria yang melebarkan sayap kekaisaran portugis dibelahan bumi asia. Pria yang sudah ikut dalam berbagai penaklukan besar diantaranya penaklukan kekaisaran Ottoman di turki hingga Tanjung Harapan di India ini, justru memiliki obsesi besar untuk menemukan ternate. Saat itu, ternate dituturkan penjelajah eropa sebagai bumi yang kaya bak firdaus.
Tiga tahun sebelum wafatnya Albuquerque yaitu tahun 1512, Francisco serrau yang melaksanakan titah tersebut, akhirnya berhasil menjelajah dan menemukan ternate sebagaimana dituturkan catatan sejarawan.
Fakta sejarah ini kian menegaskan posisi ternate yang harus tumbuh dan bergegas dalam pusaran sejarah. Kekayaan hasil bumi serta keindahan alam ternate telah menjadi perbincangan dunia sejak abad ke -13. pada masa ini, pedagang arab datang ke ternate untuk berdagang dan mengabarkan kekayaan alam itu ke seluruh dunia hingga menjadi hingga menjadi desas-desus di kalangan pedagang. Di abad ketika nusantara sama sekali tidak dikenal, bumi Moloku kie raha (maluku utara)justru sudah menjadi perdagangan dunia.
Bahkan pada abad ke-16, berbagai bangsa seperti portugis, belanda, inggris hingga spanyol berdatangkan ke ternate dan pulau-pulau di jazirah maluku utara demi mencari rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan fuli sehingga jalur perdagangan ke ternate menjadi jalur sutera perdagangan rempah-rempah dunia.
Aroma cengkih dari kepulauan rempah-rempah ini selain menggetarkan telah menimbulkan citra romantis bagi berbagai bangsa petualang dari asia maupun eropa. Sebelum bangsa eropa berdatangan, bangsa asia yaitu cina,arab dan Gujarat telah berbondong-bondong ke maluku. Mereka tersentak oleh aroma yang menggetarkan ini. Demikian pula berbagai suku bangsa nusantara seperti jawa,melayu, Buton, Bugis, dan Makassar mengarungi samudera luas.menuju gugusan pulau-pulau yang terletak dibagian barat pulau halmahera.jika motif kedatangan bangsa-bangsa Asia dan berbagai suku bangsa di Nusantara semata-mata bersifat ekonomi, maka bangsa Eropa bertualang ke pulau rempah-rempah dengan berbagai tujuan. Selain mengejar keuntungan yang berlimpah dalam perniagaan rempah-rempah,kedatangan bangsa barat juga terkait dengan imperialisme Eropa yaitu Gold(emas), Gospel(agama), dan Glory(kejayaan).
Bumi Ternate yang demikian kaya menjadi rebutan berbagai bangsa hingga menjadi awal dari pasang naik kolonialisme di sepanjang jazirah Nusantara. Begitu banyak artefak ke sejarahan seperti benteng dan bangunan menjadi saksi bisu  berkisah tentang bagaimana jejak-jejak bangsa eropayang dating ke wilayah ini dengan hasrat untuk memiliki hasil bumi yang demikian kaya.ternate menjadi wilayah pertama yang menyaksikan langsung bagaimana kolonialisme eropa menjalar ke wilayah nusantara. Imaji tentang ekspansi dan pencaplokan wilayah yang  dimasa itu mempengaruhi kosmos berpikir bangsa eropa, seakan menemukan ruangnya di bumi ternate yang hasil buminya berlimpah.
Zaman keemasan bagi ternate mencapai puncaknya ketika, sultan Babullah berhasil mengalahkan portugis dari Benteng Gamlamo pada 29 Desember 1250 pada zaman sultan babullah kesultanan ternate telah berhasil memperluas wilayah kesultanannya hingga akhirnya membentang dari Mindanao di utara sampai Bima di selatan dan dari Makassar di barat hingga kepulauan banda di timur.Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenduduk. Dimasanya, ternate tampil sebagai kesultanan paling berpengaruh, baik dalam politik maupun militer, dan amat disegani oleh kerajaan-kerajaan di belahan timur nusantara. Menurut sebuah sumber Inggris, Babullah mampu mengerahkan 90.700 prajurit bila diperlukan dan kontributor prajurit terbesar datang dari wilayah-wilayah seberang laut ternate. Hingga awal abad ke-17, teritorial ternate adalah yang terluas dikawasan timur Indonesia.


Pengaruh islam
Ternate juga dikenal sebagai pusat penyebaran islam di Indonesia. Setelah samudera pasai, ternate adalah daerah pertama yang mengenal islam dan menjadikan agama itu sebagai unsure penting dalam menata kenegaraan. Sejak diterimanya agama islam di kerajaan ternate pada abad ke 15 oleh kolano kaicil marhum(1465-1486) maka islam dianut semua lapisan masyarakat, bahkan diserap kedalam kelembagaan kerajaan. Kerajaan ternate- yang dapat dipandang sebagai kerajaan islam pertama dibagian timur kepulauan Indonesia
Mengadopsi pranata-pranata islam didalam sebuah konsep yang dipadukan dengan lembaga-lembaga adapt dan tradisi rakyat ternate. Adopsi paling mendasar atas institusi islam adalah penggantian predikat kolano (raja) dengan sultan. Tokoh yang harus disebut karena jasnya menstranformasikan islam ke dalam kelembagaan kerajaan adalah zainal abidin, raja ternate pertama yang mengganti predikat kolano dengan sultan.
Sultan zainal abiding (1486-1500) adalah murid sultan ampel dan jebolan sekolah tinggi agama islam gresik asuhan wali yang terkenal itu. Ia adalah sultan ternate pertama yang membentuk institusi islam dalam struktur pimpinan tertinggi agama islam di bawah sultan. Zainal abiding juga menciptakan kelembagaan baru dala struktur pemerintah, yaitu: hokum,bobato dengan tugas hakim sekaligus magistraat yang menjadi pembantu sultan.
Dipusat kekuasaan maupun pada struktur sosio politik kerajaan, islam telah memainkan peranan penting untuk mewujudkan loyalitas para bobato dengan melakukan sumpah setia kepada sultan menurut tata cara islam. Di sisi lain, islam juga memberikan keuntungan komersial kepada kerajaan, sejak pedagang-pedagang muslim nusantara dan arab serta gujara di maluku, khususnya di ternate dan daerah seberang lautnya.
Sebuah pertanda bahwa islam telah begitu kuat pengaruhnya di ternate adalah tanggung jawab besar yang diberikan sultan kepada kalem dan hokum sebelum 1570, para pejabat ini berada langsung dibawah sultan. Tetapi, sejak Babullah tampil sebagai penguasa kesultanan ternate.terjadi pendelegasian tugas-tugas baru. Setiap kali babullah melakukan penaklukan wilayah, ada seorang imam dan hokum yang selalu menyertainya untuk membantu mengkoordinasikan pemerintah dan memperkenalkan agama islam kepada penduduk yang baru ditaklukan. Para imam juga berfungsi sebagai pimpinan spiritual bagi pasukan-pasukan tempur.


embentukan Kotamadya Ternate

Kota Administratif Ternate

Kotapraja Temate dalam perkembangan telah menunjukan -. ciri-ciri perkotaan dan memenuhi kriteria untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 1979 Tim Departemen Dalam Negeri mengadakan serangkaian survey ke Kota Ternate dalam rangka Pengumpulan Data Rencana Kota seluruh Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1953/PUOD Tanggal 20 Mei 1980 tentang Peningkatan Status Kotapraja Temate menjadi Kota Administratif, dan berdasarkan keputusan tersebut, Bupati Kepala Daerah
Tlngkat II Maluku Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: KPTS 48/8-11980 Tanggal 3 Juni 1980 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1981 Tanggal 3 Desember 1981 tentang Pembentukan KotaAdministratif Temate. (Lembaran Negara Nomor: 64 Tahun 1981). dan pada tanggal 11 Maret 1982 Kota Administratif Temate diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Bapak AMIR MAHMUD) dan Sejak diresmikan tanggal 11 Maret 1982 s/d tanggal 26 Apill 1999,
jabatan Walikota (Kota Administsatlf Temate) secara periodik pemah dijabat oleh:
Drs. Thaib Armaiyn (1982-1987, 1987-1991)
Drs. M. Hasan (1991-1995)
Drs. H. Syamsir Andili (1995-1999, 1999-2004, 2005-2010)
Kotamadya Ternate
Proses kelanjutan peningkatan status Kota Administratif (Kotip) menjadi Kotamadya diawali dengan pengajuan proposal Walikota Ternate tanggal 7 Desember 1996 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Ternate Sebagal Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, telah melahirkan berbagai tanggapan positif dan mendapat legitimasi dari :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Maluku melalui Surat Resmi
     tertanggal 13 Desember 1996.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Utara melalul Keputusan           DPRD Tingkat II Maluku Utara Nomor 188.4 / 06 /DPRD / MU / 1997 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara menjadi Tiga Kabupaten Daerah Tingkat II dan Satu Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Utara atas Usul Peningkatan Status Kotamadya Daerah Tingkat. II.
Melalui Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3824 Tahun 1999, maka pada tanggal 27 April 1999 Kotamadya Daerah Tingkat II Temate yang diresmikan sekaligus pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI. di Jakarta dan DRS. H. SYAMSIR ANDILI sebagai Walikota periode 1999 s/d 2004.
Pilkada Kota Ternate 2005
Setelah menjalankan tugas sebagai kepela daerah (Walikota) yang diemban selama periode sebelumnya (1999 s/d 2004) yang berakhir sejak April 2004, dan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada Walikota Temate untuk periode 2005-2010, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-330 Tahun 2005 tertanggal 26 April 2005 mengangkat saudara Drs. BACFIRUN MANSUR sebagal Penjabat Walikota Temate yang memiliki tugas khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa transisi dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah Temate 2005.
Proses pelaksanaan Pilkada (Walikota) Ternate Tahun 2005 (diikuti oleh 3 Paket Calon) dan telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjunya ditindaklanuti melalui :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternate Nomor : 35/SK/KPUD-TFE/2005 tertanggal 6 Juli 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate Tahun 2005 yang menetapkan Sdr. Drs. H. SYAMSIR ANDILI sebagai Walikota terpilih.
Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 131/1018 tertanggal 22 Juli 2005 perihal Penyampaian usul pengangkatan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Ternate.
Surat Ketua DPRD Kota Ternate Nomor : 131/253/2005 tertanggal 22 Juli 2005     perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Calon terpilih Walikota dan Wakil
Walikota a.n. Drs. H. SYAMSJR ANDILI dan Drs. H. Amas Dinsie.
Melalui tahapan pelaksanaan dalam mekanisme Pilkada dan beberapa surat pengajuan sebagai tindak lanjut dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah  tersebut, maka proses pengangkatan dan pengesahan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan dengan beberapa surat keputusan, yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-641 Tahun 2005 Tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Waikota dan Pengesahan
Walikota Ternate Provinsi Maluku Utara. (Memutuskan Drs. H. Syamsir Andili sebagai Walikota Ternate Masa Jabatan Tahun 2005 — 2010).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-642 Tahun 2005 Tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Ternate
Provjnsj Maluku Utara (Memutuskan Drs. H. Amas Dinsie sebagai Wakil
Walikota Ternate Masa Jabatan Tahun 2005 — 2010).
Dan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2005, pelaksanaan pelantikan bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Temate, oleh Gubernur Maluku Utara (Drs. H. Thaib Aimaiyn) atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Walikota bersama Wakil Walikota Ternate Terpilih dan DRS. H. SYAMSIR ANDILI sebagai Walikota, dengan Masa Jabatan (periode) 2005 s/d 2010.


sejarah kab balangan

2 November 2009 Diawali dengan Resolusi I tanggal 13 Desember 1963 Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan menuntut agar Kewedanaan Balangan dijadikan Kabupaten Balangan. Tahun 1968 disampaikan lagi Resolusi II kepada Presiden RI dan disetiap kesempatan melakukan desakan kepada Bupati Kepala Dati II dan DPRD Dati II Hulu Sungai Utara guna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat.
Sejak tahun 1970 usaha untuk menjadikan Balangan sebagai kabupaten sendiri terhenti karena pemerintah pusat pada masa itu belum mengijinkan. Setelah era Orde Baru digantikan oleh pemerintahan di era reformasi yang melahirkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka muncul kembali keinginan masyarakat Kabupaten Balangan untuk membentuk Kabupaten Balangan. Pada tanggal 13 Mei 1999 dibentuk (disegarkan) kembali “Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB)” yang diketuai oleh H. Syahrani Ahing. Sejak itu PPKB memulai aktivitasnya dengan melaksanakan rapat secara maraton dari tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1999 guna menyiapkan berkas dan konsep resolusi ke DPRD HSU.
Tanggal 17 Mei 1999 bertepatan dengan HUT Proklamasi Tentara ALRI Divisi Kalimantan, PPKB beserta tokoh Balangan menyampaikan Resolusi III ke DPRD HSU (DPRD masa transisi) yaitu “Resolusi Masyarakat Balangan” yang berisikan tuntutan pendirian Kabupaten Balangan. untuk menanggapi hal tersebut maka DPRD HSU membentuk Tim Khusus.
DPRD HSU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27 tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten tersendiri . Dengan dasar itu Bupati Hulu Sungai Utara mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 125/0889/Pem, tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan.
Tanggal 11 Pebruari 2002 terbit SK DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balangan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan.
Tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0110 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diketuai oleh Drs. H. M. Arsyad dan diiringi pula dengan terbitnya SK DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembentukan Kabupaten Balangan.
Pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI yang membahas pembentukan dan pemekaran Kabupaten sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003.
Pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj. Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



dari www.balangankab.go.id

logo kab bantul

Lambang Daerah Kabupaten Bantul   dari web kab. bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
I.
BENTUK DAN ISI LAMBANG DAERAH
 
Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima.
Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”
Di dalam bentul Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :
  - Keadaan Alam
- Kekayaan Alam
- Latar Belakang Sejarah
- Semangat dan Cita-cita
- Persatuan/kesatuan
- Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horisontal 30 dan garis tengah Vertikal 40.

II.

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH
   
  - Landasan Idiil Pancasila
- Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Lukisan Dalam Warna Merah , Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Lukiwan Dalam Ganbar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.
- Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO”
Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima
- Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponogoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
- Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.
 
Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.
 
Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut.
 
Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
 
Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:
  - Bidang Legislatif
  - Bidang Eksekutif
  - Bidang Yudikatif
 
Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelepah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :
  - Sosial Control
  - Sosial Support
  - Sosial Participation
  - Sosial Responsibility
 
Hasil Produksi Daerah Kabupaten bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan eksport dan pohon kelapa yang berbuah menunjukan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.
 
III. WARNA DAN ARTINYA
   
  1. Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran 
  2. Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian 
3. Biru : Berarti kesetiaan 
4. Kuning & Kuning Emas : Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran 
5. Merah : Berarti keberanian 
6. Putih : Berarti kesucian 
7. Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.                 

opik

opik

sejarah kota semarang

Selayang Pandangsemarang (dari web kota semarang) PDF Print E-mail
ImageSEMARANG, sebagai kota raya dan lbu kota Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang. Mulanya dari dataran lumpur,yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Sebagai kota besar, ia menyerap banyak pendatang. Mereka ini, kemudian mencari penghidupan dan menetap di Kota Semarang sampai akhir hayatnya. Lalu susul menyusul kehidupan generasi berikutnya. Di masa dulu, ada seorang dari kesultanan Demak bernama pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang, meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat Disuatu tempat yang kemudian bernama Pulau Tirang, membuka hutan dan mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang.

sejarah kab semarang

Sejarah Kabupaten Semarang PDF Cetak E-mail
sejarahSejak 4 abad yang lalu dimasa Pajang-Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dengan ibukota Semarang. Pada jaman itu "Gemente" (Kotapraja) belum ada. Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan (1547-1553) merupakan Bupati Semarang yang pertama, dinobatkan tanggal 2 Mei 1547, berkuasa hingga tahun 1574 dan mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah kabupaten. Pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebiyono, "Gemente (Kotapraja)" Semarang lahir, yaitu tepat tahun 1906.
Berdasarkan Stadblad tahun 1906 S.O 120 dibentuklah pemerintahan kota. Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipimpim oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Dan semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.


sejarahBerdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, ditinjau dari segi pemerintahan Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.
Sementara dilakukan pembenahan, tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Dan ditetapkan dengan PP no 29/1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983, yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985).





website kab semarang

sejarah kota sukabumi

Sejarah

Kota Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka-bumen menurut keterangan mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi, karena suka atau senang bumen-bumen atau bertempat tinggal di daerah ini.
Pada tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kota Sukabumi sebagai "Burgerlijjk Bestuur" dengan status "Gemeenteraad Van Sukabumi" dengan alasan bahwa di Kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian Selatan yang harus mendapatkan pelayanan yang istimewa.

Sejak ditetapkannya Sukabumi menjadi Daerah Otonom pada bulan Mei 1926, maka resmi diangkat "Burgemeester" yaitu: Mr. GF.Rambonnet. Pada masa inilah dibangun sarana dan prasarana penting seperti Stasiun Kereta Api, Mesjid Agung, Gereja dan Pembangkit Listrik.
Perkembangan Pemerintahan
Perubahan Nama Pemerintahan
(1). Gemeente Soeka Boemi Tahun 1914-1942,
(2). Soekaboemi SHI Tahun 1942-1945,
(3). Kota Kecil Sukabumi Undang-undang No. 17 Tahun 1950,
(4). Kota Praja Sukabumi Undang-undang No. 1 Tahun 1957,
(5). Kotamadya Sukabumi Undang-undang No. 18 Tahun 1965,
(6). Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Undang-undang No. 5 Tahun 1974,
(7). Kota Sukabumi Undang-undang No. 22 tahun 1999, UU No 32 Tahun 2003
Nama-Nama Pimpinan Pemerintahan Daerah Sukabumi

1. Mr. R. Syamsudin 1945-1946
2. Raden Mamur Soeria Hoedaja 1946-1948
3. Raden Ebo Adinegara 1948-1950
4. Raden Widjaja Soerija (Acting)
5. Raden S. Affandi Kartadjumena 1950-1952
6. Raden Soebandi Prawiranata 1952-1959
7. Mochamad Soelaeman 1959-1960
8. Raden Soewala 1960-1963
9. Raden Semeru (Acting)
10. Drs. Achmad Darmawan Adi 1963-1961
11. Raden Bidin Suryagunawan (Acting)
12. Saleh Wiradikarta, S.H. 1966-1978
13. Soejoed 1978-1988
14. H. Zaenudin Mulaebary, S.H. 1988-1993
15. H. Udin Koswara, S.H. 1993-1997
16. R. Nuriana (Gubernur Jabar) PJS
17. Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaedi, M.Sc. Plh
18. Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaedi, M.Sc. 1998-2003
19. H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. 2003-....



dari website kota sukabumi

sejarah kab cianjur

Hari Jadi Cianjur

Tiga abad silam merupakan saat bersejarah bagi Cianjur. Karena berdasarkan sumber - sumber tertulis , sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Tersebutlah sekitar tanggal 12 Juli 1677, Raden Wiratanu putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapag dari kekuasaan kolonial Belanda yang mulai menanamkan kuku-kunya di tanah nusantara.Upaya Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda / VOC saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I.

Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda / VOC mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli 1677. Kejadian ini memberi arti bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya.

Pada pertengahan abad ke 17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru di pinggir sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampoung mereka dinamakan menurut menurut nama sungai dimana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Djajasasana putra Aria Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk Agama Islam, sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk agama Hindu.

Sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, cokelat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi.

Aria Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub nagari menjadi Ibu Nagari tempat pemukiman rakyat Djajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub nagari tempat Raden Djajasasana disebut Cianjur (Tsitsanjoer-Tjiandjoer).

Dalem / Bupati Cianjur dari masa ke masa

1. R.A. Wira Tanu I (1677-1691)
2. R.A. Wira Tanu II (1691-1707)
3. R.A. Wira Tanu III (1707-1727)
4. R.A. Wira Tanu Datar IV (1927-1761)
5. R.A. Wira Tanu Datar V (1761-1776)
6. R.A. Wira Tanu Datar VI (1776-1813)
7. R.A.A. Prawiradiredja I (1813-1833)
8. R. Tumenggung Wiranagara (1833-1834)
9. R.A.A. Kusumahningrat (Dalem Pancaniti) (1834-1862)
10. R.A.A. Prawiradiredja II (1862-1910)
11. R. Demang Nata Kusumah (1910-1912)
12. R.A.A. Wiaratanatakusumah (1912-1920)
13. R.A.A. Suriadiningrat (1920-1932)
14. R. Sunarya (1932-1934)
15. R.A.A. Suria Nata Atmadja (1934-1943)
16. R. Adiwikarta (1943-1945)
17. R. Yasin Partadiredja (1945-1945)
18. R. Iyok Mohamad Sirodj (1945-1946)
19. R. Abas Wilagasomantri (1946-1948)
20. R. Ateng Sanusi Natawiyoga (1948-1950)
21. R. Ahmad Suriadikusumah (1950-1952)
22. R. Akhyad Penna (1952-1956)
23. R. Holland Sukmadiningrat (1956-1957)
24. R. Muryani Nataatmadja (1957-1959)
25. R. Asep Adung Purawidjaja (1959-1966)
26. Letkol R. Rakhmat (1966-1966)
27. Letkol Sarmada (1966-1969)
28. R. Gadjali Gandawidura (1969-1970)
29. Drs. H. Ahmad Endang (1970-1978)
30. Ir. H. Adjat Sudrajat Sudirahdja (1978-1983)
31. Ir. H. Arifin Yoesoef (1983-1988)
32. Drs. H. Eddi Soekardi (1988-1996)
33. Drs. H. Harkat Handiamihardja (1996-2001)
34. Ir. H. Wasidi Swastomo, Msi (2001-2006)
35. Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM (2006-2011)
Wakil Bupati Cianjur dari masa ke masa
1. Drs. H.A. Zaenal Asyikin (1996 - 2001)
2. H. Dadang Rachmat, S.E., M.Si (2001 - 2006)
3. DR. H. Dadang Sufianto, Drs, M.M (2006 - 2011)



website kab cianjur

sejarah kota cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.
Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.
Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

dari website kota cimahi

sejarah kab bandung barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRDterhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan /dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi ( yang meliputi 3 Kecamatan ) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja, Pimpinan Umum http://www.bandungbaratonline.co.cc/). Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. 
 dari website kab bandung barat

sejarah kota banjar

Sejarah Pembentukan Kota Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Pemerintah Kabupaten Ciamis di masa lalu. Rangkaian waktu perjalanan berdirinya Pemerintah Kabupaten Ciamis sampai terbentuknya Pemerintah Kota Banjar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
I. Banjar dalam sejarah perkembangannya
  Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan  status, untuk lebih jelas perkembangannya sebagai berikut :
  1. Banjar sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 sampai tahun 1940.
  2. Banjar sebagai Ibukota Kewadanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret  1992.
  3. Banjar sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20  Pebruari 2003.
  4. Sebagai Kota sejak tanggal 21 Pebruari 2003.
II. Terbentuknya Banjar Kota Administratif
      Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah Kecamatan Banjar, memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Banjar.
      Wilayah Kecamatan Banjar menunjukan perkembangan dan kemajuan dengan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, atas hal tersebut wilayah Banjar perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara khusus.
    Akhirnya tahun 1992 Pemerintah membentuk Banjar Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Banjar Kota Administratif yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Maret 1992.
      Beberapa alasan mengapa Banjar menjadi Kota administratif antara lain :
Keadaan Geografis, Demografis dan sosiologis kehidupan masyarakat yang perkembangannya sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan pelayanan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

III. Terbentuknya Kota Banjar
      Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Banjar Kota Administratif segera ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota dimana hal ini pun sejalan dengan tuntutan dan undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan di sisi lain Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
      Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan Penjabat Walikota Banjar dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan Hari jadi Kota Banjar.


 sumber:
website kota banjar

sejarah kota depok

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.
Pada tahun  1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :
  1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
  2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
  3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.
Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :
  1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahjn Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
  2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu :  Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
  3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.
Dari tahun 1982 – 1999, penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut :
  1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)       [Walikotatif]         1982 – 1984
  2. Drs. H.M.I Tamdjid                                   [Walikotatif]         1984 – 1988
  3. Drs. Abdul Wachyan                                  [Walikotatif]         1988 – 1991
  4. Drs. Moch. Masduki                                  [Walikotatif]         1991 – 1992
  5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim                       [Walikotatif]         1992 – 1996
  6. Drs. H. Yuyun WS                                      [Plh  Walikotatif]   1996 – 1997
  7. H. Badrul Kamal                                       [Walikotatif]         1997 – 1999

Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disis lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tesebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.
Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.
Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif  Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten  Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :
  1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
  2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
  3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
  4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.
Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.


dari website kota depok

sejarah bogor

SEJARAH PEMERINTAHAN DI KOTA BOGOR
ImageKota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan,mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.
Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatanya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.

Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Pajajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspidisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687, dan mereka meneliti Prasasti Batutulis dan situs-situs lainya yang meyakini bahwa di Bogorlah terletak pusat Pemerintahan Pakuan Pajajaran.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai bekembang.

Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnofasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (Botanikal Garden), beliau juga memperkejakan seorang Planner yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah.

1. Gemeente Batavia ( S. 1903 No.204 )
2. Gemeente Meester Cornelis ( S. 1905 No.206 )
3. Gemeente Buitenzoorg  ( S. 1905 No.208 )
4. Gemeente Bandoeng ( S. 1906 No.121 )
5. Gemeente Cirebon ( S. 1905 No.122 )
6. Gemeente Soekabumi ( S. 1914 No.310 )

(Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748)

Pembentukan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat Golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester dari Staatsgemeente Buitenzoorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasiyang ada maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1992 terbentuklah Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).

Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 Kabupaten (Regentscape) dan Kotapraja (Staads Gemeente), dimana Buitenzoorg (Bogor) salah satu Staads Gemeente di Propinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (Staatsblad 1905 No. 208 jo. Staatsblad 1926 No. 368), dengan pripsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan Bugermeester menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan  berubah namanya yaitu: Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten/Regenschaps menjadi ken, Kota/Staads Gemeente menjadi Si, Kewedanaan menjadi/Distrik menjadi Gun, Kecamatan/Under Districk menjadi Soe dan desa menjadi Koe.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarakan Udang-undang Nomor 16 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.
 
sumber website kota bogor

sejarah kota bandung

Sejarah


Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681.
Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.
Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.
Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.
Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).
Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.
WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906 - Sekarang
No
N a m a
Masa Jabatan
1
E.A. Maurenbrecher (exofficio)
1906-1907
2
R.E. Krijboom (exofficio)
1907-1908
3
J.A. van Der Ent (exofficio)
1909-1910
4
J.J. Verwijk (exofficio)
1910-1912
5
C.C.B. van Vlenier dan
1912-1913
 
B. van Bijveld (exofficio)
1913-1920
6
B. Coops
1920-1921
7
S.A. Reitsma
1921-1928
8
B. Coops
1928-1934
9
Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr
1934-1936
10
Mr. J.M. Wesselink
1936-1942
11
N. Beets
1942-1945
12
R.A. Atmadinata
1945-1946
13
R. Siamsurizal
 
14
Ir. Ukar Bratakusumah
1946-1949
15
R. Enoch
1949-1956
16
R. Priatna Kusumah
1956-1966
17
R. Didi Jukardi
1966-1968
18
Hidayat Sukarmadijaya
1968-1971
19
R. Otje Djundjunan
1971-1976
20
H.Ucu Junaedi
1976-1978
21
R. Husein Wangsaatmaja
1978-1983
22
H. Ateng Wahyudi
1983-1993
23
Wahyu Hamidjaja
1993-1998
24
Aa Tarmana
1998-2003
25
H.Dada Rosada
2003-sekarang
 
 
 

Masa
Peristiwa
1488
Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran
1799
Menjadi bagian dari Sumedang Larang diserahkan kepada Pemerintah Belanda dari Kompeni
1811
Dinyatakan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung
1906
Gemeente Bandoeng
1917
Burgemeester Van Bandoeng yang pertama
1926
Staadsgemeente Bandoeng
1942
Bandung Si
1945
Pemerintah Nasional kota Bandung
1949
Haminte Bandung
1950
Kota Besar Bandung
1957
Kotapraja Bandung
1966
Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
1974
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 


dari website kota bandung

sejrah kab bandung

 Sejarah Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704. 
Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta ( 1704 - 1747 ) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).
Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.
Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya). 
Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 - 1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935 - 1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 - 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948 - 1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).
Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.
Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna S.Ip. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati.  Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan.Tahun 2003 semua aparat Daerah, kecuali Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di komplek perkantoran Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna S.Ip. telah dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional yang  menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung.  Selain itu pada masa pemerintahan Obar Sobarna, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi Kota Otonom.
Tanggal 5 Desember 2005. H. Obar Sobarna, S.Ip menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
Dimasa pemerintahan H.Obar Sobarna yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis sudah terbentuk Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Visi & quot;Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa,"  Kabupaten Bandung bertekad untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan.


www.bandungkab.go.id

sejarah ciamis

PROSES LAHIRNYA HARI JADI KABUPATEN CIAMS, DIAWALI DENGAN KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 6 OKTOBER 1970 NOMOR: 36/X/KPTS/DPRD/1970 DAN NOMOR : 5/ll/KPTS/DPRD/1971, TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN SEJARAH GALUH, YANG DALAM PELAKSAANNYA PANITIA TERSEBUT DIDAMPINGI OLEH TIM AHLI SEJARAH IKIP BANDUNG, YANG DIPIMPIN OLEH DRS. RD.H.SAID RAKSANEGARA.

DIBENTUKNYA PANITIA PENYUSUNAN SEJARAH GALUH, DIMAKSUDKAN UNTUK MENELUSURI DAN MENGKAJI SEJARAH GALUH SECARA MENYELURUH, MENGINGAT TERDAPAT BEBERAPA ALTERNATIF DIDALAM MENETAPKAN HARI JADI TERSEBUT, APAKAH AKAN MEMAKA! TITIMANGSA RAHYANGTA DI MEDANGJATI YAITU MULAI BERDIRINYA KERAJAAN GALUH OLEH WRETIKKANDAYUN TANGGAL 23 MARET 612 M ATAU ZAMAN RAKEAN JAMRI YANG JUGA DISEBUT RAIYANG SANJAYA SEBELUM SANG MANARAH BERKUASA, ATAU AKAN MENGAMBIL TANGGAL DAN TAHUN DARI PERISTIWA PERISTIWA, SEBAGAI BERIKUT:
1.DIGANTINYA NAMA KABUPATEN GALUH MENJADI KABUPATEN CIAMIS
OLEH BUPATI RD. TUMENGGUNG SASTRA WINATA PADA TAHUN 1916;
2.PINDAHNYA PUSAT PEMERINTAHAN DARI IMBANAGARA KE CIBATU (CIAMIS) OLEH
BUPATI RD. AA WIRADIKUSUMAH PADATANGGAL 15 JANUARI 1815;
3.ATAU BERPINDAHNYA PUSAT KABUPATEN GALUH DARI GARATENGAH YANG LETAKNYA
DI SEKITAR CINEAM (TASIKMALAYA) KE BARUNAY (IMBANAGARA) PADA TANGAL 12 JUNI 1642.


HASIL KERJA KERAS PANITIA PENYUSUN SE]ARAH GALUH DAN TIM AHLI SEJARAH IKIP BANDUNG, AKHIRNYA MENYIMPULKAN BAHWA HARI JADI KABUPATEN CIAMIS JATUH PADA TANGGAL 12 JUNI 1642, YANG KEMUDIAN DIKUKUHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 17 MEl 1972 NOMOR: 22/V/KPTS/DPRD/ 1972.

DENGAN KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT, DIHARAPKAN TEKA -TEKI MENGENAI HARI JADI KABUPATEN CIAMIS TIDAK DIPERTENTANGKAN LAGI DAN JUGA DIHARAPKAN SELURUH MASYARAKAT MENGETAHUI, SEHINGGA AKAN LEBIH BERSEMANGAT UNTUK MEMBANGUN TATAR GALUH INI, SEJALAN DENGAN MOTO JUANG KABUPATEN CIAMIS, YAITU:
PAKENA GAWE RAHAVU PAKEUN HEUBEUL JAYA DINABUANA UNTUK MENGEJAR / MEWUJUDKAN MAHAYUNAN AYUNA KADATUAN.

KATA GALUH BERASAL DARI BAHASA SANSEKERTA, YANG BERARTI BATU PERMATA, KERAJAAN GALUH BERARTI KERAJAAN BATU PERMATA YANG INDAH GEMERLAPAN, SUBUR MAKMUR GEMAH RIPAH LOH JINAWI, AMAN TENTRAM KERTARAHARJA.

DARI SEJARAH TERUNGKAP BAHWA PENDIRI KERAJAAN GALUH ADALAH WRETIKKANDAYUN, IA ADALAH PUTRA BUNGSU DARI KANDIAWAN YANG MEMERINTAH KERAJAAN KENDAN SELAMA 15 TAHUN ( 597 � 612) YANG KEMUDIAN MENJADI PERTAPA DI LAYUNGWATANG (DAERAH KUNINGAN) DAN BERGELAR RAJAWESI DEWARAJA ATAU SANG LAYUNGWATANG.

WRETIKKANDAYUN BERKEDUDUKAN DI MEDANGJATI,TETAPI IA MENDIRIKAN PUSAT PEMERINTAHAN YANG BARU DAN DIBERI NAMA GALUH (YANG LOKASINYA KURANG LEBIH DI DESA KARANGKAMULYAN SEKARANG). IA DINOBATKAN PADA TANGGAL 14 SUKLAPAKSA BULAN CAITRA TAHUN 134 CAKA (KIRA - KIRA 23 MARET 612 MASEHI). TANGGAL TERSEBUT DIPILIHNYA BENAR � BENAR MENURUT TRADISI
TARUMANAGARA, KARENA TIDAK SAJA DILAKUKAN PADA HARI PURNAMA MELAINKAN JUGA PADA TANGGAL ITU MATAHARI TERBIT TEPAT DI TITIK TIMUR.

TUJUAN WRETIKKANDAYUN MEMBANGUN PUSAT PEMERINTAHAN DI DAERAH KARANGKAMULYAN (SEKARANG) ADALAH UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI TARUMANAGARA, YANG SELAMA ITU MENJADI NEGARA �ADIKUASA�. OLEH KARENA ITU DEMI MEWUJUDKAN OBSESINYA IA MENJALIN HUBUNGAN BAlK DENGAN KERAJAAN KALINGGA DI JAWA TENGAH, BAHKAN PUTRA BUNGSUNYA MANDI MINYAK DI JODOHKAN DENGAN PARWATI PUTRI SULUNG MAHARANISSIMA.

KESEMPATAN. UNTUK MENJADI NEGARA YANG BERDAULAT PENUH, TERJADI PADA TAHUN 669 KETIKA LINGGAWARMAN (666 � 669) RAJA TARUMANAGARA YANG KE 12 WAFAT. IA DIGANTIKAN OLEH MENANTUNYA (SUAMI DWI MANASIH) BERNAMA TERUS BAWA YANG BERASAL DARI KERAJAAN SUNDA SUMBAWA.

TERUS BAWA INILAH YANG PADA SAAT PENOBATANNYA TANGGAL 9 SUKLAPAKSA BULAN YOSTA TAHUN 951 CAKA (KIRA � KIRA 17 MEI 669 MASEHI), IA MENGUBAH KERAJAAN TARUMANAGARA MENJADI NEGARA SUNDA.

MASA KERAJAAN GALUH BERAKHIR KIRA � KIRA TAHUN 1333 MASEHI KETIKA RA]A AJIGUNA LINGGA WISESA ATAU SANG DUMAHING KENDING (1333 � 1340) MULAI BERTAHTA DI KAWALI, SEDANGKAN KAKAKNYA PRABU CITRAGADA ATAU SANG DUMAHING TANJUNG BERTAHTA DI PAKUAN PAJAJARAN.

LINGGA WISESA ADAI..AH KAKEK MAHARAJA LINGGABUANA YANG GUGUR PADA PERANG BUBAT TAHUN 1357, YANG KEMUDIAN DIBERI GELAR PRABU WANGI. IA GUGUR BERSAMA PUTRI SULUNGNYA CITRA RESMI ATAU DIAH PITALOKA. DIAH PITALOKA MEMPUNYAI ADIK LAKI � LAKI YANG BERNAMA WASTU KANCANA DAN DIBERI UMUR PANJANG.

KETIKA PERANG BUBAT BERLANGSUNG, WASTU KANCANA BARU BERUSIA 9 TAHUN DIBAWAH BIMBINGAN PAMANNYA YAITU MANGKUBUMI SURADIPATI ALIAS SANG BUMI SORA ATAU BATARA GURU DI JAMPANG, WASTU KANCANA BERKEMBANG MENJADI SEORANG CALON RAJA YANG SEIMBANG KELUHURAN BUDINYA LAHIR BATHIN, SEPETI TERSEBUT PADA WASIATNYA YANG TERTULIS PADA PRASASTI KAWALI YAITU:

NEGARA AKAN JAYA DAN UNGGUL PERANG BILA RAKYAT BERADA DALAM KESEJAHTERAAN (KARETA BEBER).
-RAJA HARUS SELALU BERBUAT KEBAJIKAN (PAKENA GAWE RAHAYU).
ITULAH SYARAT YANG MENURUT WASIATNYA UNTUK DAPAT PAKEUN HEUBEUL JAYA DINA BUANA, PAKEUNA NANJEUR NAJURITAN UNTUK MENUJU MAHAYUNAN AYUNA KADATUAN.

PADA MASA PEMERINTAHAN PRABU NISKALA WASTU KANCANA NEGARA DAN RAKYATNYA BERADA DALAM KEADAAN AMAN TENTERAM KERTARAHARJA, PARA ABDI DALEM PATUH DAN TAAT TERHADAP PERATURAN RATU YANG DILANDASI OLEH PURBASTITI DAN PURBAJATI.

WASTU KANCANA MEMPUNYAI DUA ORANG ISTERI, YAITU LARASATI (PUTERI RESI SUSUK LAMPUNG) DAN MAYANGSARI. PUTRA SULUNG DARI LARASATI YANG BERNAMA SANG HALIMUN DIANGKAT MENJADI PENGUASA KERAJAAN SUNDA BERKEDUDUKAN DI PAKUAN PAJAJARAN PADA TAHUN 1382.

DARI MAYANGSARI WASTU KANCANA MEMPUNYAI EMPAT ORANG PUTERA YAITU NINGRAT KENCANA, SURAWIJAYA, GEDENG SINDANGKASIH DAN GEDENG TAPA. NINGRAT KENCANA DIANGKAT MENJADI MANGKUBUMI DI KAWALI DENGAN GELAR SURAWISESA.

WASTU KANCANA WAFAT PADA TAHUN 1475 DAN DIGANTIAN OLEH NINGRAT KENCANA DENGAN GELAR PRABU DEWA NISKALA BERKEDUDUKAN DI KAWALI, YANG HANYA MENGUASAI KERAJAAN GALUH, KARENA KERAJAAN SUNDA DIKUASAI OLEH KAKAKNYA YAITU SANG HALIMUN YANG BERGELAR PRABU SUSUK TUNGGAL. DENGAN WAFATNYA WASTU KANCANA, MAKA BERAKHIRLAH PERIODE KAWALI YANG BERLANGSUNG SELAMA 142 TAHUN (1333 � 1475).

DALAM PERIODE TERSEBUT. KAWALI MENJADI PUSAT PEMERINTAHAN DAN KERATON SURAWISESA MENJADI PERSEMAYAMAN RAJA-RAJANYA TERLEBIH LAGI SRIBADUGA MAHARATU HAJI SEBAGAI PEWARIS TERAKHIR TAHTA KERAJAAN GALUH DARI AYAHNYA DEWA NISKALA YANG PUSAT KERAJAANYA DI KERATON SURAWISESA PINDAH KE PAKUAN PAJAJARAN (BOGOR SEKARANG) UNTUK MERANGKAP JABATAN MENJADI RAJA SUNDA YANG DIANUGERAHKAN DARI MERTUANYA, MAKA SEJAK ITU GALUH SUNDA BERSATU KEMBALI MENJADI PAKUAN PAJAJARAN DIBAWAH KEKUASAAN SRI BADUGA MAHARAJA RATU HAJI DI PAKUAN PAJAJARAN SRI SANG RATU DEWATA YANG KINI LAZIM DISEBUT PRABU SILIWANGI.

PENANGGALAN PADA ZAMAN KERAJAAN GALUH BIHARI NAMPAKNYA KURANG TEPAT BILA DIJADIKAN PENANGGALAN HARI JADI KABUPATEN CIAMIS, KARENA LUAS TERITORIALNYA SANGAT JAUH BERBEDA DENGAN KEADAAN KABUPATEN CIAMIS SEKARANG.

NAMA KERAJAAN GALUH BARU MUNCUL TAHUN 1595, YANG SEJAK ITU MULAI MASUK KEKUASAN MATARAM. ADAPUN BATAS-BATAS KEKUASAANNYA SEBAGA! BERIkUT ,:
-DI SEBELAH TIMUR, SUNGAI CITANDUY;
-DI SEBELAH BARAT, GALUNGGUNG SUKAPURA;
-DI SEBELAH UTARA, SUMEDANG DAN CIREBON;
-DI SEBELAH SELATAN, SAMUDERA HINDIA.

DAERAH - DAERAH MAJENANG, DAYEUH LUHUR DAN PAGADINGAN TERMASUK JUGA DAERAH GALUH MASA ITU ( MENURUT DR. F. DEHAAN) DAN TERNYATA DARI SEGI ADAT ISTIADAT DAN BAHASA MASIH BANYAK KESAMAAN DENGAN TATAR PASUNDAN TERUTAMA SEKALI DI DAERAH PEGUNUNGAN.

KERAJAAN GALUH PADA SAAT ITU TERBAGI MENJADI BEBERAPA PUSAT KEKUASAAN YANG DIPIMPIN OLEH RAJA - RAJA KECIL ( KANDAGA LANTE ), YANG KEMUDIAN DIANGGAP SEDERAJAT DENGAN BUPATI YANG ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA MASIH MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH MEMPUNYAI PERKAWINAN. PUSAT�PUSAT KEKUASAAN TERSEBUT BERADA DI WILAYAH CIBATU, GARATENGAH, IMBANAGARA, PANJALU, KAWALI, UTAMA (CIANCANG), KERTABUMI (BOJONGLOPANG ) DAN KAWASEN (DESA BANJARSARI).
PENGARUH KEKUASAAN MATARAM SEDIKIT BANYAK MEWARNAI TATA CARA PEMERINTAHAN DAN BUDAYA KERAJAAN GALUH DARI TATA CARA BUHUN SEBELUMNYAI PADA ZAMAN ITU MULAI ADA PERGESERAN ANTARA BUPATI YANG SATU DENGAN BUPATI YANG LAINNYA, SEPERTI ADIPATI PANAEKAN PUTRA PRABU GALUH CIPTA PERTAMANA DIANGKAT MENJADI BUPATI WEDANA (SEMACAM GUBERNUR ) DI GALUH OLEH SULTAN AGUNG.

PENGANGKATAN TERSEBUT MENYULUT PERSELISIHAN FAHAM ANTARA DIPATI PANAEKAN DENGAN ADIPATI KERTABUMI YANG BERAKHIR DENGAN TEWASNYA ADIPATI PANAEKAN. JENAZAHNYA DIHANYUTKAN KE SUNGAI CITANDUY DAN DIMAKAMKAN DI PASAREAN KARANGKAMULYAN.

SEBAGAI PENGGANTINYA DITUNJUK ADIPATI IMBANAGARA YANG PADA WAKTU ITU BERKEDUDUKAN DI GARATENGAH (CINEAM - TASIKMALAYA).

USAHA SULTAN AGUNG UNTUK MELENYAPKAN KEKUASAAN VOC DI BATAVIA PADA PENYERANGAN PERTAMA MENDAPAT DUKUNGAN PENUH DARI ADIPATI UKUR, WALAUPUN PADA PENYERANGAN ITU GAGAL.

PADA PENYERANGAN KEDUA KE BATAVIA, DIPATI UKUR MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN TERSEBUT UNTUK MEMBEBASKAN DAERAH UKUR DAN SEKITARNYA DARI PENGARUH KEKUASAAN MATARAM. POLITIK DIPATI UKUR TERSEBUT HARUS DIBAYAR MAHAL , YAITU DENGAN TERBUNUHNYA DIPATI IMBANAGARA ( YANG DIANGGAP TIDAK SETIA LAG! KEPADA MATARAM ) OLEH UTUSAN MATARAM YANG DIPENGGAL KEPALANYA DAN DIBAWA KE MATARAM SEBAGA! BARANG BUKTI. SEDANGKAN BADANNYA DIMAKAMKAN DI BOLENGLANG (KERTASARI). TETAPI KEPALA DIPATI IMBANAGARA DAPAT DIREBUT LAGI OLEH PARA PENGIKUTNYA WALAUPUN TERJATUH DI SUNGAT CITANDUY, YANG KEMUDIAN TEMPAT JATUHNYA DISEBUT LEUWI PANTEN.

KEDUDUKAN DIPATI IMBANAGARA SELANJUTNYA DIGANTIKAN OLEH PUTERANYA YANG BERNAMA MAS BONGSAR ATAU RADEN YOGASWARA DAN ATAS JASA-JASANYA DIANUGERAHI GELAR RADEN ADIPATI PANJI JAYANEGARA.

PADA MASA PEMERINTAHAN RADEN ADIPATI PANJI JAYANEGARA, PUSAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN DIPINDAHKAN DARI GARATENGAH KE CALINGGING YANG KEMUDIAN DIPINDAHKAN LAG! KE BARUNAY ( IMBANAGARA SEKARANG ), PADA TANGGAL 14 MAULUD ATAU PADA TANGGAL 12 JUNI 1642 M.

PERPINDAHAN PUSAT KABUPATEN GALUH DARI GARATENGAH KE IMBANAGARA, MEMPUNYAI ARTI PENTING DAN MAKNA YANG SANGAT DALAM BAGI PERKEMBANGAN KABUPATEN GALUH BERIKUTNYA DAN MERUPAKAN ERA BARU PEMERINTAHAN GALUH MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN CIAMIS DIKEMUDIAN HARI, KARENA :
1.PERISTIWA TERSEBUT MEMBAWA AKIBAT YANG POSITIF TERHADAP PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MAUPUN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN GALUH YANG MEMPUNYAI BATAS TERITORIAL YANG PASTI DAN TERBENTUKNYA SENTRALISASI PEMERINTAHAN
2 .PERUBAHAN TERSEBUT MEMPUNYAI UNSUR PERJUANGAN DARI PEMEGANG PIMPINAN KEKUASAAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATNYA DAN ADANYA USAHA MEMERDEKAKAN KEBEBASAN RAKYATNYA DARI KEKUASAAN PENJAJAH.
3.KABUPATEN GALUH DIBAWAH PEMERINTAHAN BUPATI RD. ADIPATI ARYA PANJI JAYANEGARA MAMPU MENYATUKAN WILAYAH GALUH YANG MERDEKA DAN BERDAULAT TANPA KEKERASAN.
4.ADANYA PENGAKUAN TERHADAP KEKUASAAN MATARAM DARI KABUPATEN GALUH SEMATA-MATA DALAM UPAYA MEMERANGI PENJAJAH (VOC) DAN HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI.
5.SEJARAH PERKEMBANGAN KABUPATEN GALUH TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN CIAMIS ITU SENDIRI. DIRUBAHNYA NAMA KABUPATEN GALUH MENJADI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 1916 OLEH BUPATI RD. TUMENGGUNG SATRAWINATA (BUPATI KE 18) SAMPA! SEKARANG BELUM TERUNGKAP ALASANNYA MERUPAKAN FAKTA SEJARAH YANG TIDAK BISA DIPUNGKIRI DAN DIHINDARI.
ATAS PERTIMBANGAN ITULAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS DALAM SIDANG PARIPURNA KHUSUS TANGGAL 17 MEl 1972 DENGAN SURAT KEPUTUSANNYA, SEPAKAT UNTUK MENETAPKAN TANGGAL 12 JUNI 1642 SEBAGAI HARI JADI KABUPATEN CIAMIS.
DEMIKIANLAH SEKILAS PINTAS SEJARAH HARI JADI KABUPATEN CIAMIS YANG KITA BANGGAKAN DAN KITA CINTAI MUDAH MUDAHAN �KOMARA� GALUH CIAMIS TERUS CEMERLANG DAN MAKIN GEMERLAP OLEH KELUHURAN BUDI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAHNYA.


dari www.ciamiskab.go.id