SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG DI WWW.OPIKAKHMADTAUFIK.BLOSPOT.COM. SEMOGA SEMUA INFORMASI 

YANG ADA DI WWW.OPIKAKHMADTAUFIK.BLOSPOT.COM BERMANFAAT BAGI ANDA.

TERIMA KASIH.

OPIK AKHMAD TAUFIK

SEJARAH KOTA TERNATE

SEJARAH KOTA TERNATE

Kotapraja Temate dalam perkembangan telah menunjukan -. ciri-ciri perkotaan dan memenuhi kriteria untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 1979 Tim Departemen Dalam Negeri mengadakan serangkaian survey ke Kota Ternate dalam rangka Pengumpulan Data Rencana Kota seluruh Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1953/PUOD Tanggal 20 Mei 1980 tentang Peningkatan Status Kotapraja Temate menjadi Kota Administratif, dan berdasarkan keputusan tersebut, Bupati Kepala Daerah
Tlngkat II Maluku Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: KPTS 48/8-11980 Tanggal 3 Juni 1980 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1981 Tanggal 3 Desember 1981 tentang Pembentukan KotaAdministratif Temate. (Lembaran Negara Nomor: 64 Tahun 1981). dan pada tanggal 11 Maret 1982 Kota Administratif Temate diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Bapak AMIR MAHMUD) dan Sejak diresmikan tanggal 11 Maret 1982 s/d tanggal 26 Apill 1999,
jabatan Walikota (Kota Administsatlf Temate) secara periodik pemah dijabat oleh:

Drs. Thaib Armaiyn (1982-1987, 1987-1991)
Drs. M. Hasan (1991-1995)
Drs. H. Syamsir Andili (1995-1999, 1999-2004, 2005-2010)

Kotamadya Ternate
Proses kelanjutan peningkatan status Kota Administratif (Kotip) menjadi Kotamadya diawali dengan pengajuan proposal Walikota Ternate tanggal 7 Desember 1996 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Ternate Sebagal Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, telah melahirkan berbagai tanggapan positif dan mendapat legitimasi dari :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Maluku melalui Surat Resmi
     tertanggal 13 Desember 1996.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Utara melalul Keputusan           DPRD Tingkat II Maluku Utara Nomor 188.4 / 06 /DPRD / MU / 1997 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara menjadi Tiga Kabupaten Daerah Tingkat II dan Satu Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Utara atas Usul Peningkatan Status Kotamadya Daerah Tingkat. II.

Melalui Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3824 Tahun 1999, maka pada tanggal 27 April 1999 Kotamadya Daerah Tingkat II Temate yang diresmikan sekaligus pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI. di Jakarta dan DRS. H. SYAMSIR ANDILI sebagai Walikota periode 1999 s/d 2004.

WWW.TERNATEKOTA.GO.ID

TUGAS TIK

TUGAS TIK 

TANGGAL 18, 19, 20, 21 APRIL 2011 ADALAH

sejarah kabupaten tanggamus

sejarah kabupaten tanggamus

Sejarah perkembangan wilayah Tanggamus, menurut catatan yang ada pada tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di Wilayah Kota Agung, yang ada pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kontroller yang memerintah di Kota Agung. Pada waktu itu pemerintahan telah dilaksanakan olehPemerintah Adat yang terdiri dari 5 (lima) Marga yaitu :

   1. Marga Gunung Alip (Talang Padang),
   2. Marga Benawang,
   3. Marga Belunguh,
   4. Marga Pematang Sawa,
   5. Marga Ngarip.

Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 114/ 1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendati dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung serta terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Pekon dan 3 Kelurahan serta 4 Pekon Persiapan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/ Kota yang ada di Propinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1997 yang di undangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan kepala adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V.


Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu : Marga Gunung Alip (Talang Padang), Marga Benawang, Marga Belunguh, Marga Pematang Sawa, Marga Ngarip, Marga Negara Batin.

Secara geografis Kabupaten tanggamus terletak pada posisi 104°18’ - 105°12’ Bujur Timur dan 5°05’ - 5°56’ Lintang Selatan. Luas wilayah 3.356,61 km2 yang meliputi wilayah daratan maupun perairan. Satu dari dua teluk besar yang ada di Propinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Way Sekampung dan Way Semaka. Selainitu Wilayah Kabupaten tanggamus dipengaruhi oleh udara tropical pantai dan dataran pegunungan dengan temperaturudara yang sejuk dengan rata-rata 28°C

SEJARAH KABUPATEN TULANG BAWANG

SEJARAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Propinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,

 

Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.385,84 Km², yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

 

Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala  dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.

Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang
  digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping
  kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak
  catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina
  kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang pejiarah Agama Budha yang
  bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya,
  To-Lang P'o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera).

  Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang,
  namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini
  terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang
  lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala.

  Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Che-Li-P'o Chie (Sriwijaya), nama
  dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit
  sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini.

  Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan
  alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai
  kembali di kenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya Lada Hitam,
  menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis
  yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang,
  menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa
  itu kota Menggala dijadikan dermaga "BOOM", tempat bersandarnya kapal-kapal
  dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura.

  Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak
  dengan ditetapkanya Lampung berada dibawah pengawasan langsung Gubernur
  Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini
  berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu
  upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

  Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk
  Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Kebuayan). Wilayah Tulang
  Bawang sendiri dibagi dalam 3 kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan
  Buay Umpu (tahun 1914, menyusul dibentuk Buay Aji).

  Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, dan pada tahun 1864 sesuai
  dengan Keputusan Kesiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibentuk
  sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk
  kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasukdi Kabupaten Tulang
  Bawang.

  Pada zaman pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi di daerah
  yang dijuluki "Sai Bumi Nengah Nyappur” ini. Dan akhirnya sesudah Proklamasi
  kemerdekaan RI, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam
  wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan.

 

b. Masa Kemerdekaan RI

 

  Sejalan dengan perkembangan Negara RI, maka setelah Lampung memisahkan diri
  dari Propinsi Sumatera Selatan, dengan membentuk Propinsi Lampung, maka status
  Menggala juga ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung
  Utara.

  Proses berdirinya Tulang Bawang tidak begitu saja terjadi. Diawali dari
  rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972
  merencanakan mengembangkan Propinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota, maka
  pada tahun 1981, Pemerintah Propinsi membentuk 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang
  salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala,
  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981
  tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung
  Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Propinsi Lampung.

  Dalam kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997, telah terjadi pergantian
  Pejabat Pembantu Bupati selama beberapa masa bhakti, yang dijabat oleh:

  1. Drs. Hi. M. Yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d: 1985).

  2. Kardinal, BA (masa bhakti 1985 s.d. 1989)

  3. Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d. 1993)

  4. Drs. Rukhyat Kusumayudha (masa bhakti 1993 s.d. 1994)

  5. Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d. 1996)

  6. Hi. Santori Hasan, SH. (masa bhakti 1996 s.d. 1997)

  Pada tahun 1997, dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang,
  dengan Sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi.
  Santori Hasan, SH. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan kabupaten,
  ditunjuklah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulang
  Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat
  Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang
  Penunjukan Plt Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang .

  Melalui serangkaian proses yang cukup melelahkan, akhirnya Kabupaten Tulang
  Bawang lahir, dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada
  tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkan UU No. 2 Tahun 1997
  tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah
  Tingkat II Tanggamus. Dimana untuk selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 1997
  terpilihlah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Bupati Tulang Bawang pertama, untuk
  periode tahun 1997-2002, yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1997.

  Pada periode selanjutnya, melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang pada
  tanggal 12 Nopermber 2002 terpilihlah Dr. Abdurachman Sarbini, dan AA.
  Syofandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang untuk periode
  2002-2007, yang dilantik pada tanggal 9 Desember 2002. Kemudian melalui proses
  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh masyarakat yang pertama kali
  dilaksanakan pada tahun 2007, Dr. Abdurachman Sarbini kembali terpilih sebagai
  Bupati Tulang Bawang periode 2007-2012, berpasangan dengan Drs. Agus
  Mardihartono, MM, sebegai Wakil Bupati, yang dilantik pada tanggal 9 Desember
  2007.

  Sementara itu sejak berdirinya Kabupaten Tulang Bawang, Dewan Perwakilan
  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami proses pergantian
  pucuk pimpinan. Pada periode 1997-1999, Ketua DPRD dijabat Abadi SP, pada
  periode 1999-2004 Ketua DPRD dijabat Samsul Hadi, dan periode 2004-2009 Ketua
  DPRD dijabat Lamijiono, S.Pd, MM, yang kemudian sebelum masa bhaktinya
  berakhir digantikan oleh Herman Artha.

  Pada tanggal 18 Agustus 2009, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode
  2004-2009 secara resmi mengakhiri masa jabatannya, yang kemudian melalui
  mekanisme yang berlaku digantikan oleh Anggota DPRD periode berikutnya yaitu
  2009-2014, yang merupakan hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009. Sedangkan
  Ketua DPRD masa bhakti 2009-2014 adalah Winarti,SE yang dilantik pada tanggal
  19 Oktober 2009.

c. Tulang Bawang Kini dan Masa Datang.

 

  Kabupaten Tulang Bawang yang pada awal berdirinya memiliki luas wilayah
  7.770,84 km² atau 22% dari wilayah Lampung, merupakan kabupaten terbesar di
  Propinsi Lampung.

  Menyadari luas wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang
  Bawang, maka dengan didukung aspirasi masyarakat, pada tahun 2007, Bupati
  Tulang Bawang Dr. Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan
  memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 kabupaten, yaitu
  kabupaten induk Kabupaten Tulang Bawang, dan dua kabupaten baru, Kabupaten
  Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

  Dalam proses realisasi dua daerah otonomi baru itu pula, catatan menariknya
  adalah, sangat langka dan jarang sekali terjadi secara nasional, adanya upaya
  keras dan inisiatif dari kabupaten induk seperti yang dilakukan oleh Kabupaten
  Tulang Bawang.

  Beberapa pertimbangan dilakukannya pemekaran dua daerah otonomi baru,
  diantaranya untuk menciptakan percepatan pembangunan daerah, mengefektifkan
  pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, sekaligus dapat
  mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik di dua kabupaten baru hasil
  pemekaran, maupun di kabupaten induk.

  Sedangkan dalam prosesnya, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji
  akhirnya dapat diwujudkan, yaitu dengan disyahkannya UU Nomor 49 Tahun 2008
  tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan UU Nomor 50 Tahun 2008 tentang
  Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 26 November 2008, yang
  kemudian diresmikan pendefinitifannya tanggal 3 april 2009, yang ditandai
  dengan dilantiknya kedua Penjabat (Pj) Bupati di dua daerah otonomi baru
  tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

  Setelah wilayahnya dimekarkan, kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas
  wilayah 4385.84 km² dengan 15 kecamatan, 4 kelurahan dan 148 kampung. Namun
  meskipun luas wilayahnya berkurang pasca dimekarkannya dua daerah otonomi
  baru, Kabupaten Tulang Bawang masih tetap memiliki beragam potensi yang
  menjanjikan guna meningkatkan kemajuannya.

SEJARAH KOTA CILEGON

SEJARAH KOTA CILEGON

Cilegon merupakan wilayah bekas Kewadenaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan 1 Perwakilan kecamatan Cilegon di Cibeber ,sedangkan kecamatan Bojonegara masuk Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Kramatwatu.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber.

Dalam perkembangannya Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi.

Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan duet kepemimpinan Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai Pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai sebagai Ketua DPRD Cilegon.

www.cilegon.go.id

KEC. CIAWIGEBANG

Peta Wilayah

Luas Wilayah

Sejarah Indramayu

Sejarah Indramayu

Menurut Tim Panitia Peneliti Sejarah Kabupaten Indramayu bahwa hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527 M yang telah disahka pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu pada tanggal 24 Juni 1977 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 02 Tahun 1977 tentang Penetapan Hari Jadi Indramayu, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa hari jadi Indramayu ditetapkan jatuh pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1527 M hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharam 934 H.Dalam menentukan hari jadi tersebut tim panitia peneliti sejarah Indramayu berpegang pada sebuah patokan peninggalan jaman dulu dan atas dasar beberapa fakta sejarah yang ada, yaitu prasasti, penulisan-penulisan masa lalu, benda-benda purbakala/benda pusaka, legenda rakyat serta tradisi yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Proses Sejarah Indramayu Menurut Babad Dermayu penghuni partama daerah Indramayu adalah Raden Aria Wiralodra yang berasal dari Bagelen Jawa Tengah putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat dan bertapa. Suatu saat Raden Wiralodra tapa brata dan semedi di perbukitan melaya di kaki gunung sumbing, setelah melampau masa tiga tahun ia mendapat wangsit “Hai wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba disana berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah disana, kelak tempat itu akan menjadi subur makmur serta tujuh turunanmu akan memerintan disana”. Dengan didampingi Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana  berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Suatu senja sampailah mereka di sebuah sungai, Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk maka bermalamlah disitu dan ketika pagi hari bangun mereka melihat ada orang tua yang menegur  dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka, namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan cimanuk karna cimanuk telah terlewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur laut. Setelah barkata demikian orang tarsebut lenyap dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 - 1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut dan setelah berhari-hari berjalan mereka melihat sungai besar, Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk , tiba-tiba dia melihat kebun yang indah namun pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap hanya ada suara “Hai cucuku Wiralodra ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum dan sungai ini adalah sungai Cipunegara, sekarang teruskanlah perjalanan kearah timur, manakala menjumpai seekor Kijang bermata berlian ikutilah dimana Kijang itu lenyap maka itulah sungai Cimanuk yang tuan cari.”. Saat mereka melanjutkan perjalanan bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk di persunting Wiralodra namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengelurkan Cakranya kearah Larawana, gadis itupun lenyap barsamaan dengan munculnya seekor Kijang. Wiralodra segera mengejar Kijang itu yang lari kearah timur, ketika Kijang itu lenyap tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan Wiralidra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sidum , dalam mimpinya itu Ki Sidum  berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya  Wiralodra dan Ki Tinggil  membuat gubug dan membuka ladang, mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk.  Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya. diantaranya seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Darma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan  telah mengundang Pangeran Guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan “Makam Selawe”. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Darma namun Nyi Endang Darma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra maka dia meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan namun Nyi Endang Darma tidak mau dan hanya berpesan, “Jika kelak tuan hendak memberi nama  pedukuhan ini maka namakanlah dengan nama hamba, kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan karena hamba ikut andil   dalam usaha membangun daerah ini”. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya maka pedukuhan itu dinamakan “DARMA AYU” yang di kemudian hari menjadi “INDRAMAYU”. Berdirinya pedukuhan Darma Ayu memang tidak jelas tanggal dan tahunnya namun berdasarkan fakta sejarah Tim Peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada jum’at kliwon, 1 sura 1449 atau 1 Muharam 934 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527 M. 1.3 Catatan proses Indramayu lainnya Cerita pedukuhan Darma Ayu adalah salah satu catatan sejarah daerah Indramayu namun ada beberapa catatan lainnya yang juga berkaitan dengan proses pertumbuhan daerah Indramayu antara lain: a. Berita yang bersumber pada Babad Cirebon bahwa seorang saudagar China beragama islam bernama Ki Dampu Awang datang ke Cirebon pada tahun 1415. Ki Dampu Awang sampai di desa Junti dan hendak melamar Nyi Gedeng Junti namun ditolak oleh Ki Gedeng Junti, disini dapat disimpulkan bahwa Desa Junti sudah ada sejak tahun 1415 M . b. Catatan dalam buku Purwaka Caruban Nagari mengenai adanya Desa Babadan,dimana pada tahun 1417 M Sunan Gunung Jati pernah datang ke Desa Babadan untuk mengislamkan Ki Gede Babadan bahkan menikah dengan puteri Ki Gede Babadan . c. Di tengah kota Indramayu ada sebuah desa yang bernama Lemah Abang, nama itu ada kaitannya dengan nama salah seorang Wali Songo Syeikh Siti Jenar yang dikenal dengan nama Syeikh Lemah Abang, mungkin dimasa hidupnya (1450 - 1406) Syeikh Lemah Abang pernah tinggal di desa tersebut atau setidak-tidaknya dikunjungi olehnya untuk mengajarkan agama islam. Setelah bangsa Portugis pada tahun 1511 menguasai Malaka antara 1513-1515 pemerintah Portugis mengirimkan Tom Pires ke Jawa . Dalam catatan harian Tom Pires terdapat data- data bahwa : > Tahun 1513-1515 pedukuhan Cimanuk sudah ada bahkan sudah mempunyai pelabuhan > Pedukuhan Cimanuk ada dalam wilayah kerajaan sunda (Pajajaran) . Melihat bukti-bukti atau sumber di atas diperkirakan pada akhir abad XVI M daerah Indramayu sekarang atau  sebagian dari padanya sudah dihuni manusia. *Sumber: Buku Sejarah Indramayu (cetakan ke 2) terbitan pemerintah Kabupaten DT II Indramayu

alo